Kanwil DJPb Sumbar Bantu Enam Keluarga Beresiko Stunting di Padang Pariaman

 

BANTU KELUARGA STUNTING-Kepala Kanwil DJPb Sumbar,  Heru Pudyo Nugroho menyerahkan  bantuan kepada salah satu dari enam keluarga beresiko  stunting di Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Sebaris, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (22/7). Penyerahan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap penurunan stunting di Sumbar. (ist)

Padang Pariaman, Tanahairkita-Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)  Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho menyerahkan  bantuan kepada enam keluarga beresiko  stunting di Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Sebaris, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (22/7). Bantuan yang diserahkan merupakan bantuan Bapak Asuh Anak Stunting Kanwil DJPb Sumbar dan KPPN Padang.

Bakti sosial ini dihadiri langsung oleh Direktur APK Kementerian Keuangan, Fahma Sari Fatma, Wakil Bupati Pariaman, Rahmang, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Fatmawati, Kepala TP-PKK  Padang Pariaman, Yusrita Suhatri Bur, Kepala KPPN Padang, Tisari Yona Geumila  dan unsur Forkompinca Kecamatan Sebaris.

Kepala Kanwil DJPb, Heru Pudyo Nugroho, 

mengatakan, program Bapak Asuh Anak Stunting merupakan salah satu program BKKBN guna meningkatkan gizi anak-anak yang mempunyai masalah dalam tumbuh kembang. Program Bapak Asuh ini memberikan bantuan dana  sekitar 500 ribu per bulan per anak. "Terlibat dalam Program Bapak Asuh Anak Stunting menjadi salah satu bentuk kepedulian Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat untuk pengentasan stunting di Provinsi Sumatera Barat," kata  Heru.

Lebih jauh disampaikannya, penurunan stunting menjadi tanggung jawab bersama dalam memastikan keunggulan demografi pada tahun 2045 untuk mencapai Indonesia Emas. Heru menambahkan, hal ini dikarenakan anak-anak sekaranglah yang akan menjadi pemimpin Indonesia pada tahun 2045. 

Pernyataan Kepala Kanwil DJPb tersebut sejalan dengan sambutan Kepala Perwakilan BKKBN, Fatmawati. 

Dia menjelaskan, Bapak Asuh adalah salah satu program untuk mengajak pemangku kepentingan bersama-sama untuk penurunan angka stunting sesuai dengan amanat Perpres 72 Tahun 2021, dimana penurunan stunting dilakukan secara lintas sektoral. 

Wakil Bupati Pariaman, Rahmang, menambahkan dalam percepatan penurunan stunting perlu kerjasama dan sama-sama bekerja. 

Atas kegiatan ini, Kanwil DJPb Sumatera Barat  dan KPPN Padang mendapat piagam penghargaan dan apresiasi dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat sebagai Bapak Asuh Anak Stunting di Provinsi Sumatera.  

Kawal  DAK Fisik

Selain dari ikut terlibat pada Program Bapak Asuh Anak Stunting, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, mempunyai komitmen untuk mengawal pencairan DAK Fisik dan Dana Desa terutama terkait program-program yang berhubungan dengan percepatan penurunan angka stunting sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, pada tahun Anggaran 2022, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas penyaluran dana APBN sebesar Rp30 triliun. 

Anggaran ini termasuk dengan anggaran program percepatan penurunan stunting baik yang ada di Instansi Vertikal Kementerian/ Lembaga yang ada di Sumatera Barat dan pemerintah daerah. Heru menambahkan konvergensi program penurunan angka stunting antara alokasi APBN dan dukungan partisipasi seluruh elemen masyarakat akan dapat secara efektif menurunkan angka stunting Sumatera Barat yang masih di angka 23,3% menuju dibawah 14% sesuai target pemerintah. (yuni)