UNP Jadi Tuan Rumah Rapat Pimpinan Senat PTNBH

 

Jumpa pers. 

Padang, Tanahairkitaa-Universitas Negeri Padang (UNP) menjadi tuan rumah Rapat Pimpinan Senat Akademik (RPSA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) se Indonesia. Rapat akan dilaksanakan Sabtu (23/7) ini.

Ketua Panitia RPSA PTNBH yang juga Ketua Senat UNP, Prof. Sufyarma Marsidin dalam jumpa pers yang berlangsung Jumat (22/7) siang mengatakan, kegiatan itu akan dihadiri Ketua Majelis Senat Akademik (MSA) dari 16 PTNBH yang ada di Indonesia dan juga Wakil Ketua MSA. "Sampai sore ini yang mendaftar untuk hadir sudah mencapai 117 orang," katanya yang juga didampingi Sekretaris Senat UNP, Dr. Syafriandi. 

Ketua Majelis Senat Akademik PTNBH se-  Indonesia, Prof. Djoko Susanto mengatakan, rapat ini tindaklanjut  dari pertemuan di Bogor beberapa waktu lalu. Sekaligus juga menyikapi hadirnya surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Riset, dan Teknologi dengan nomor 0434/E.E4/KK.00/2022 tertanggal 31 Mei 2022 tentang Kebijakan Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK). Dimana salah satu poin pentingnya adalah poin g, yaitu pengusulan dan atau penetapan jenjang semua jabatan fungsional dosen yang mengacu pada kebutuhan dan formasi masing-masing perguruan tinggi. 

"Untuk mengimplementasikan poin ini, Majelis Senat Akademik 16 perguruan tinggi negeri badan hukum perlu membahas dan mendiskusikan. Untuk itu, tema Rapat Pimpinan MSA PTN-BH ini adalah Pandangan MSA PTN-BH  terhadap Pengusulan  dan atau Penetapan jenjang semua jabatan fungsional dosen mengacu pada kebutuhan dan formasi masing-masing perguruan tinggi," kata dosen dari Universitas Airlangga Surabaya itu.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua MSA PTN-BH, Prof. Sulis dari Universitas Gajah Mada. Rapat lanjutnya, ingin mendukung salah satu kebijakan Dirjen Dikti yang dituangkan dalam Surat Dirjen Dikti pada 31 Mei 2022.

 "Dalam surat ini, ada penyeberangan prosedur kenaikan pangkat bagi dosen-dosen yang masa baktinya belum memenuhi syarat, seperti  Permendikbud  2019. Masa bakti dosen yang belum sampai 10 tahun dan 20 tahun, dulu wajib jurnal internasional bereputasi dengan pembatasan tertentu," katanya.

Untuk itu, dia berharap seluruh universitas yang hadir harus memberikan pandangannya, sehingga bisa menyamakan persepsi demi mewujudkan tujuan sebagai universitas kelas dunia atau World Class University (WCS). "Proyeksi kita adalah World Class  University, makanya perlu standar internasional," kata perempuan ahli hukum ini.

Penyatuan persepsi itu diakui Prof Djoko bisa menyamakan langkah untuk masuk sebagai WCS. Sebagai bukti, sebelumnya, baru ada tiga perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 500 universitas kelas dunia, yaitu Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung. Sekarang bertambah  dua lagi dengan Universitas Airlangga  dan Institut Pertanian Bogor. 

Rektor UNP,  Prof Ganefri, PhD., berterimakasih atas dipelihara UNP sebagai tuan rumah RPSA PTNBH  ini. Sebagai pendatang baru di PTNBH, dia yakin pertemuan tersebut dapat memberikan banyak pembelajaran bagi perguruan tinggi yang dipimpinnya. "Bagi UNP ini kebanggaan, anggota senat adalah orang terpilih yang memiliki kapasitas akademik yang tak meragukan lagi," katanya.

Sebagai PTNBH, UNP  memiliki tiga organ, yaitu  Majelis Wali Amanat, Senat Akademi, dan  Pimpinan Universitas. Keberadaan senat akademik menurutnya sangat penting, karena menjadi penentu arah masa depan perguruan  tinggi, dimana salah satu tugasnya menyusun  kebijakan akademik. "Jika salah kebijakan, maka salah arahnya," tegasnya.

Adapun 16 PTNBH  itu, yaitu Universitas Indonesia, UGM, IPB University,  Institusi Teknologi Bandung, Universitas Sumatra Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Sepuluh November,  Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Andalas,  Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Malang. (yuni)