Konsumsi LPG 3KG Meningkat, Pertamina Perkuat Stok Pangkalan
Pertamina memperkuat stok di berbagai pangkalan LPG 3 kg di Sumbar demi mengatasi kelangkaan gas subsidi ini yang diduga terjadi akibat peningkatan konsumsi. (ist) |
Padang - Peningkatan konsumsi LPG 3 kg di sejumlah daerah diduga menjadi penyebab masyarakat pengguna kesulitan mendapatkan bahan bakar subsidi itu. Di wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), tren konsumsi dan penyalurannya rata-rata naik antara 3 hingga 5 persen.
“Tren konsumsi dan penyaluran naik di Sumbagut antara 3 hingga 5 persen. Peningkatan ini merata hampir di seluruh wilayah,” kata Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria saat jumpa wartawan, Rabu (2/8) malam.
Hal itu dibenarkan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar, Narotama Aulia. Makanya lanjut dia, PT Pertamina terus melakukan penguatan stok LPG 3 kg dengan menambah pengiriman ke berbagai agen dan pangkalan di daerah yang diduga terjadi kelangkaan. Di Sumbar, pada Minggu hingga Rabu pekan lalu misalnya telah dilakukan penambahan pengiriman sebesar 240 ribu tabung di luar penyaluran reguler. “Alokasi regular di wilayah Sumatra Barat ini 181.400 tabung,” katanya.
Ke depan sampainya, akan dilakukan lagi penambahan penyaluran di luar alokasi regular. “Berapa jumlahnya, masih dalam proses pengusulan,” sebutnya.
Usulan penambahan penyaluran (dropping) ditegaskannya sesuai kebutuhan dan melihat situasi di lapangan. “Jika kami rasa itu sudah cukup yang kemarin, maka tak perlu diusulkan lagi. Tapi kami melihat (apa yang dilakukan sebelumnya-Red) belum sepenuhnya,” sebutnya.
Hal itu tutur Narotama dilihat dari pemberitaan di beberapa kabupaten dan kota yang masyarakatnya masih sulit mendapatkan LPG subsidi 3kg. “Makanya, kami berupaya menguatkan stok kembali di area-area itu dan tidak menyebar ke daerah lainnya,” tegasnya.
Terlepas dari penguatan stok melalui penambahan penyaluran di luar alokasi regular, Narotama berharap peran serta masyarakat, media dan aparat hukum untuk turut melaksanakan pengawasan. “Jadi apakah ada pengoplosan seperti yang terjadi di Kota Padang dan beberapa daerah di Sumbagut serta adanya pihak-pihak yang tak berhak memakai subsidi, itu perlu diawasi juga oleh masyarakat,” pintanya.
Narotama membantah bila terjadinya kelangkaan LPG 3 kg di berbagai daerah di Sumbar sebagai bentuk atau upaya PT Pertamina mendongkrak penjualan LPG 5 Kg atau 12 Kg sebagai bahan bakar non subsidi. “Meski ada isu-isu kelangkaan, tapi tidak upaya kami dari Pertamina untuk itu. Lagipula penjualan LPG 5 kg dan 12 Kg tidak meningkat tajam,” tegasnya lagi.
Sampai 31 Juli 2023, realisasi LPG 3 Kg di Sumatra Barat sudah melebihi angka 100 persen. Tepatnya sudah bertengger pada posisi 107 persen dari kuota 131 ribu MT. Soal penetapan kuota per provinsi dikatakan Narotama dan Satria berada di bawah kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Usulan dari pemerintah provinsi hanya menjadi salah satu dari banyak pertimbangan dalam penetapan kuota.
Pangkalan disanksi
Sementara itu, PT Pertamina ditegaskan Narotama bersikap tegas terhadap pangkalan maupun agen yang bermain dalam penyaluran LPG subsidi ini. Satu pangkalan di Padang bersama dengan agennya telah diberi sanksi. “Jadi kami temukan satu pangkalan di Padang yang menjual di atas HETdan mengambil LPG 3 kg di tempat lain, kemudian menjual lebih mahal, maka kita tarik LO-nya (loading order-Red), baik agen maupun pangkalannya,” tegasnya.
Pangkalan itu lanjutnya menjual LPG 3 Kg seharga Rp19 ribu per tabung. Harga ini jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp17 ribu. Lebih ironisnya lagi, pangkalan tersebut membeli dari pangkalan lain dan menjualnya Rp23 ribu per tabung. “Saat ini, kami beri sanksi demikian. Jika tetap nakal, nanti bisa saja kami PHU (pemutusan hubungan usaha-Red), tegasnya. (yuni)
“Tren konsumsi dan penyaluran naik di Sumbagut antara 3 hingga 5 persen. Peningkatan ini merata hampir di seluruh wilayah,” kata Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria saat jumpa wartawan, Rabu (2/8) malam.
Hal itu dibenarkan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar, Narotama Aulia. Makanya lanjut dia, PT Pertamina terus melakukan penguatan stok LPG 3 kg dengan menambah pengiriman ke berbagai agen dan pangkalan di daerah yang diduga terjadi kelangkaan. Di Sumbar, pada Minggu hingga Rabu pekan lalu misalnya telah dilakukan penambahan pengiriman sebesar 240 ribu tabung di luar penyaluran reguler. “Alokasi regular di wilayah Sumatra Barat ini 181.400 tabung,” katanya.
Ke depan sampainya, akan dilakukan lagi penambahan penyaluran di luar alokasi regular. “Berapa jumlahnya, masih dalam proses pengusulan,” sebutnya.
Usulan penambahan penyaluran (dropping) ditegaskannya sesuai kebutuhan dan melihat situasi di lapangan. “Jika kami rasa itu sudah cukup yang kemarin, maka tak perlu diusulkan lagi. Tapi kami melihat (apa yang dilakukan sebelumnya-Red) belum sepenuhnya,” sebutnya.
Hal itu tutur Narotama dilihat dari pemberitaan di beberapa kabupaten dan kota yang masyarakatnya masih sulit mendapatkan LPG subsidi 3kg. “Makanya, kami berupaya menguatkan stok kembali di area-area itu dan tidak menyebar ke daerah lainnya,” tegasnya.
Terlepas dari penguatan stok melalui penambahan penyaluran di luar alokasi regular, Narotama berharap peran serta masyarakat, media dan aparat hukum untuk turut melaksanakan pengawasan. “Jadi apakah ada pengoplosan seperti yang terjadi di Kota Padang dan beberapa daerah di Sumbagut serta adanya pihak-pihak yang tak berhak memakai subsidi, itu perlu diawasi juga oleh masyarakat,” pintanya.
Narotama membantah bila terjadinya kelangkaan LPG 3 kg di berbagai daerah di Sumbar sebagai bentuk atau upaya PT Pertamina mendongkrak penjualan LPG 5 Kg atau 12 Kg sebagai bahan bakar non subsidi. “Meski ada isu-isu kelangkaan, tapi tidak upaya kami dari Pertamina untuk itu. Lagipula penjualan LPG 5 kg dan 12 Kg tidak meningkat tajam,” tegasnya lagi.
Sampai 31 Juli 2023, realisasi LPG 3 Kg di Sumatra Barat sudah melebihi angka 100 persen. Tepatnya sudah bertengger pada posisi 107 persen dari kuota 131 ribu MT. Soal penetapan kuota per provinsi dikatakan Narotama dan Satria berada di bawah kewenangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Usulan dari pemerintah provinsi hanya menjadi salah satu dari banyak pertimbangan dalam penetapan kuota.
Narotama Aulia |
Pangkalan disanksi
Sementara itu, PT Pertamina ditegaskan Narotama bersikap tegas terhadap pangkalan maupun agen yang bermain dalam penyaluran LPG subsidi ini. Satu pangkalan di Padang bersama dengan agennya telah diberi sanksi. “Jadi kami temukan satu pangkalan di Padang yang menjual di atas HETdan mengambil LPG 3 kg di tempat lain, kemudian menjual lebih mahal, maka kita tarik LO-nya (loading order-Red), baik agen maupun pangkalannya,” tegasnya.
Pangkalan itu lanjutnya menjual LPG 3 Kg seharga Rp19 ribu per tabung. Harga ini jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp17 ribu. Lebih ironisnya lagi, pangkalan tersebut membeli dari pangkalan lain dan menjualnya Rp23 ribu per tabung. “Saat ini, kami beri sanksi demikian. Jika tetap nakal, nanti bisa saja kami PHU (pemutusan hubungan usaha-Red), tegasnya. (yuni)
Komentar
Posting Komentar