Belanja Sumbar di APBN 2023 Capai Rp11,08 Triliun

DIPA-Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, Gubernur Sumbar dan Kepala daerah serta kuasa pengguna anggaran foto bersama usai penyerahan DIPA 2023. (Ist)

Padang, Tanahairkita-Alokasi belanja pada APBN 2023 untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp31,01 triliun. Jumlah itu terdiri dari  Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp11,08 triliun untuk 639 satuan kerja.

"Jumlah ini meningkat Rp0,76 triliun (7,30%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp10,32 triliun," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho saat penyerahan Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 kepada para Pimpinan Instansi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2023 yang diserahkan kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (12/12/2022).

Sedangkan TKD sebesar Rp19,93 triliun atau meningkat Rp0,4 triliun (2,05%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp19,53 triliun yang dialokasikan untuk Pemprov Sumbar dan 19 Pemerintah Kab/Kota di wilayah Sumatra Barat.

Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi menyatakan, penyerahan DIPA merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN 2023 yang merupakan komitmen dan langkah nyata pemerintah agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan APBN dapat dimulai lebih awal, sehingga lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat sekaligus membantu percepatan pemulihan ekonomi Sumatera Barat.

Disampaikannya, upaya pemulihan ekonomi di Sumatera Barat terus menunjukkan trend positif yang diindikasikan dengan  pertumbuhan ekonomi di Triwulan III mencatatkan nilai positif di angka 4,54 (YoY). Sedangkan angka inflasi yang sempat tinggi di pertengahan 2022 terus diupayakan penurunannya hingga angka 6,87% (YoY)

Dengan tema optimis dan tetap waspada, APBN TA 2023 disiapkan untuk responsif, antisipatif dan fleksibel terhadap kondisi ekonomi yang tidak pasti. APBN menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan sekaligus berperan dalam mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.  

Pada tahun 2023 APBN difokuskan pada enam kebijakan utama yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM),  akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi, serta pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi

Meneruskan pesan Presiden, gubernur juga mengatakan harus adanya "sense of crisis" agar mampu bertahan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada atas segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Kementerian harus bekerja secara terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri sendiri. Selain itu, presiden juga menekankan untuk memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM.

Dalam kesempatan yang sama, gubernur Sumatra Barat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus menyerahkan Penghargaan WTP atas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada Pemprov Sumbar dan para Bupati/Walikota.  


Pemulihan ekonomi
Pada kesempatan penyampaian laporan kegiatan penyerahan DIPA dan TKD 2023 serta piagam WTP LKPD  2021, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Heru Pudyo Nugroho juga mengatakan kondisi perekonomian nasional dan Sumatera Barat  mengalami tren pemulihan dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, optimisme proses pemulihan ekonomi harus terus dijaga dengan tetap menjaga kewaspadaan terhadap risiko global (guncangan finansial global) yang membutuhkan respon berbeda dan kewaspadaan tinggi. 

Langkah-langkah pemulihan ekonomi dengan menggunakan instrumen APBN sejak 2020-2022 disampaikannya telah berhasil mendukung penanganan dan pengendalian Covid-19, melindungi rakyat melalui bantuan sosial yang diperluas dan mendorong pemulihan ekonomi baik UMKM maupun korporasi.

Keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak lepas dari kualitas belanja negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Belanja KL yang baik memerlukan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

APBN tahun 2023 masih tetap dirancang untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical dari APBN. 

Sebagai representasi Kementerian Keuangan di  Daerah Kanwil DJPb Sumbar juga menjalankan peranan sebagai Regional Chief Economist yakni melaksanakan kajian dan analisis  kondisi fiskal dan ekonomi regional sehingga dapat menghasilkan rekomendasi dalam menciptakan harmonisasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.  Selain itu sebagai financial advisor di daerah memberikan asistensi untuk mewujudkan spending better. 

Pada momen penyerahan penghargaan WTP,  pemerintah Pusat memberikan penghargaan kepada Pemda atas capaian opnini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2021 10 kali berturut-turut kepada Pemprov dan 1 Pemda, 5 kali berturut turut kepada 16 Pemda dan WTP 2021 kepada 19 pemda.


Meskipun demikian masih terdapat temuan-temuan  Badan Pemeriksa Keuangan yang masih harus ditindaklanjuti terkait aset tetap, pengelolaan rekening kas di Kas Daerah, Dana BOS dan Investasi Permanen dan Non permanen. Pelaksanaan pengelolaan negara harus mengedepankan aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara bertanggungjawab.(yuni)

Kakanwil DJPb Sumbar, Heru Pudyo Nugroho